‎BPKP Perwakilan Gorontalo Serap Masukan Pelaku Usaha Jagung untuk Penguatan Program Agromaritim

Rekam Fakta, Gorontalo — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo menggelar diskusi bersama pelaku usaha komoditas jagung di Kantor BPKP Gorontalo ( Kamis, 18 Desember 2025 ) . Diskusi ini menghadirkan perwakilan perusahaan jagung yang diwakili oleh Jasin Mohammad dari PT Gorontalo Pangan Lestari, dan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Gorontalo, Mohammad Riyanto.
‎
‎Dalam pengantarnya, Mohammad Riyanto mengungkapkan bahwa pada RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, sebagai bagian dari misi transformasi ekonomi untuk mengeluarkan Gorontalo dari lima provinsi termiskin di Indonesia, telah ditetapkan arah kebijakan berupa penguatan proses hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA), serta penguatan riset, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja.
‎
‎Sejalan dengan hal tersebut, Tim BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo saat ini tengah melakukan kajian atas visi dan misi Gubernur Gorontalo, khususnya terkait Program Agromaritim. Kajian ini akan menjadi bahan penyusunan Laporan Eksekutif Daerah Tahun 2025, sekaligus untuk menilai tingkat keberhasilan program intervensi daerah dari sudut pandang pelaku usaha komoditas jagung di Provinsi Gorontalo.
‎
‎“Melalui diskusi ini, kami ingin memperoleh gambaran langsung dari pelaku usaha terkait efektivitas kebijakan dan intervensi pemerintah daerah di sektor jagung,” ungkap Mohammad Riyanto.
‎
‎Dalam forum tersebut, Jasin Mohammad yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia (Pejagindo) Provinsi Gorontalo, memaparkan sejumlah data strategis yang dibutuhkan sebagai pelengkap laporan kajian BPKP.
‎
‎Pada tahun 2024, total transaksi komoditas jagung di Gorontalo tercatat sebesar 538.395 ton dengan nilai transaksi mencapai Rp2.663.633.308.000. Dari jumlah tersebut, ekspor ke Filipina sebesar 31.850 ton dengan nilai devisa USD 9.673.350, sementara distribusi antar pulau mencapai 506.547 ton.
‎
‎Sementara itu, pada tahun 2025 hingga bulan September, volume transaksi jagung telah mencapai 417.862 ton dengan nilai transaksi sebesar Rp2.298.241.000.000. Distribusi antar pulau meliputi Jakarta sebanyak 299.645 ton, Surabaya 42.200 ton, Medan 11.874 ton, Banjarmasin 12.684 ton, Padang 42.390 ton, Lampung 5.489 ton, serta Cirebon 3.456 ton.
‎
‎Untuk perbandingan harga beli di tingkat petani, pada tahun 2024 digunakan patokan nasional sebesar Rp5.000 per kilogram. Sedangkan pada tahun 2025, harga pembelian pemerintah ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 18–20 persen, serta Rp6.400 per kilogram untuk kadar air 14 persen dengan ketentuan aflatoksin di bawah 50 ppm.
‎
‎Jasin juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 11 perusahaan pelaku usaha komoditas jagung di Provinsi Gorontalo yang telah memiliki infrastruktur pengolahan berupa pengering jagung dengan kapasitas antara 200 hingga 800 ton per hari.
‎
‎Lebih lanjut, Jasin yang juga menjabat Sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Propinsi Gorontalo menyampaikan rencana Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2026 yang akan menyiapkan program hilirisasi ayam terintegrasi. Program tersebut mencakup pembangunan pabrik pakan, pembibitan, penetasan telur, cold storage, serta Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) yang berlokasi di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Program ini direncanakan bekerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
‎
‎Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pangan nasional serta meningkatkan daya saing peternak melalui sistem perunggasan yang lebih terpadu.
‎
‎“Pada dasarnya kami mendukung. Semakin banyak pilihan bagi peternak, terutama peternak mandiri, tentu akan semakin baik. Kehadiran pabrik pakan ternak juga dapat membuka peluang agar peternak tidak terlalu bergantung pada integrator-integrator besar,” tutup Jasin.
‎
‎***