Berita  

Gobel Usul Pemerintah Undang Eksportir Nasional untuk Perkuat Rupiah dan Dorong Ekonomi

Doc. Tim Kerja RG
banner 120x600

Rekam Fakta, Gorontalo – Anggota Komisi VI DPR RI, meminta pemerintah untuk melibatkan eksportir nasional secara lebih luas guna memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menegaskan pentingnya sinergi seluruh pelaku ekonomi dalam menghadapi tekanan global.

“Semua harus bahu membahu untuk menguatkan ekonomi nasional,” ujar Gobel, Rabu (10/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Gobel merespons langkah Wakil Ketua DPR RI, , yang aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah dan berbagai lembaga ekonomi. Dasco diketahui telah bertemu dengan Menteri Keuangan, Gubernur , Menteri ESDM, Mensesneg, Menteri Hukum, hingga Kepala BP BUMN yang juga COO Danantara.

Koordinasi tersebut disebut sebagai upaya mencari solusi atas tekanan terhadap kurs rupiah dan indeks saham. Sejumlah isu yang dibahas di antaranya kebijakan baru terkait prosedur ekspor komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel melalui BUMN DSI, serta upaya meningkatkan ekspor migas dan menarik investasi asing.

Gobel menilai pemerintah tidak hanya perlu fokus pada sektor tambang, tetapi juga harus memperkuat ekspor non-migas seperti industri manufaktur, pangan, dan sektor padat karya lainnya yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

“Perhatikan juga sektor industri, manufaktur, dan pangan. Ini menyerap tenaga kerja besar dan mendorong pemerataan ekonomi,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan ekosistem ekspor, mulai dari penurunan biaya logistik, digitalisasi bea cukai, efisiensi kontainer, perbaikan pelabuhan, hingga kemudahan akses transportasi ke pelabuhan. Selain itu, diplomasi ekonomi melalui KBRI di berbagai negara dinilai penting untuk memperluas pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan China.

“Ini juga bisa mengurangi risiko geopolitik dan perlambatan ekonomi global,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Gobel mendorong pemerintah untuk segera mengundang para eksportir nasional, termasuk pelaku UMKM, guna membangun sinergi kebijakan.

“Sinergi ini sangat penting dalam rangka menyatukan energi nasional demi persatuan dan ketahanan ekonomi nasional,” katanya.

Ia menambahkan, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 97 persen terhadap penyerapan tenaga kerja dan sekitar 60 persen terhadap PDB. Namun kontribusinya terhadap ekspor masih rendah, yakni sekitar 15 persen.

“Terjadi paradoks. Pemerintah harus membantu UMKM agar bisa berkontribusi terhadap ekspor,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Gobel menyebut di Jepang kontribusi UMKM terhadap PDB, tenaga kerja, dan ekspor masing-masing sekitar 50 persen, 70 persen, dan 50 persen. Sementara di China mencapai sekitar 60 persen, 80 persen, dan 70 persen.

Potensi UMKM Indonesia dinilai besar, terutama di sektor makanan, rempah, fesyen, furnitur, herbal, kerajinan, produk halal, hingga ekonomi kreatif.

Untuk mendorong ekspor, Gobel menilai pemerintah perlu memberikan dukungan berupa kredit ekspor, asuransi perdagangan, serta insentif pajak. Dengan meningkatnya ekspor, cadangan devisa dan ketersediaan dolar AS akan ikut menguat.

Di sisi lain, Gobel mengingatkan pentingnya pengendalian impor untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Menurutnya, impor berlebihan dapat menguras devisa dan menekan nilai tukar rupiah.

Ia juga mendorong pembatasan impor produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri, termasuk wacana pelarangan impor tekstil dan garmen bermotif tradisional Indonesia.

“Pasar Indonesia yang besar itu aset. Ini yang dilakukan Amerika Serikat melalui kebijakan tarifnya dan China dengan mendorong produksi di dalam negeri. Kita justru harus melindungi pasar sendiri,” tegasnya.

Gobel menutup dengan menegaskan bahwa ekonomi berbasis tambang tidak cukup berkelanjutan karena bersifat padat modal. Ia menilai Indonesia perlu memperkuat industri, UMKM, dan sektor pangan untuk membangun ekonomi jangka panjang yang lebih inklusif dan tahan terhadap gejolak global.

“Dengan itu, indeks saham dan rupiah akan lebih tahan terhadap guncangan spekulan,” pungkasnya.

(*)