Rekam Fakta, Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo mendorong penguatan digitalisasi pajak dan retribusi daerah sebagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, menilai pemanfaatan teknologi dalam sistem pembayaran pajak menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat transparansi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Hal tersebut disampaikan Indra saat mengikuti Forum Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bagi pimpinan daerah Series I yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri pada 2–4 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Indra didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Gorontalo, Zamronie Agus.
Menurut Indra, peningkatan PAD tidak cukup hanya dilakukan dengan mengejar target penerimaan. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh potensi pendapatan dapat terdata, terkelola dan diawasi secara transparan.
Salah satu langkah yang didorong ialah memperluas penggunaan sistem pembayaran non-tunai, termasuk QRIS dan kanal digital lainnya dalam pembayaran pajak maupun retribusi daerah.
Ia menilai, sistem pembayaran digital dapat membantu memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
“Pembayaran secara non-tunai juga penting untuk membangun kepercayaan wajib pajak dan masyarakat. Mereka harus yakin bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan benar-benar tercatat dan digunakan pemerintah untuk pembangunan,” kata Indra.
Forum yang mengusung tema “Memperkuat Kepemimpinan Fiskal Daerah untuk Optimalisasi PAD yang Berkelanjutan, Berkeadilan dan Berbasis Data” itu juga membahas sejumlah strategi penguatan fiskal daerah.
Di antaranya pemetaan kesenjangan penerimaan pajak atau tax gap, integrasi data lintas perangkat daerah dan instansi vertikal, penguatan validasi data, percepatan validasi BPHTB, serta digitalisasi pembayaran dan pengawasan.
Indra berharap, penguatan sistem tersebut dapat membantu Pemkot Gorontalo memperluas basis penerimaan sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Dengan pengelolaan PAD yang lebih efektif dan transparan, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan lebih besar dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
