spot_img
4.6 C
New York
Rabu, Agustus 10, 2022
BerandaDaerahBoalemoKasus Lakalantas Oknum Politisi di SP3, LBH Limboto dan LSM Jaman “Soroti”...

Kasus Lakalantas Oknum Politisi di SP3, LBH Limboto dan LSM Jaman “Soroti” Polres Boalemo

Rekamfakta.com , Gorontalo –  Kabupaten Boalemo – Terkait dengan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) yang terjadi di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo pada Maret 2020 silam menuai kontroversial. Pasalnya, penetapan SP3 Kasus yang mengakibatkan korban meninggal dunia dinilai inprosedural.

Dari hasil penelusuran tim media ini, saat ini masih bergejolak atas terdapatnya 2 (dua) versi kronologis antara pihak Polres Boalemo dan Keluarga Korban. Dimana pihak keluarga menyatakan bahwa Almarhumah ditabrak oleh oknum politisi berinisial SH dengan ciri-ciri mobil Toyota warna merah, namun ada juga yang menjelaskan bahwa Almarhumah yang menabrak SH pada bagian pintu kedua.

Dengan peristiwa itu, Direktur LBH Limboto, Susanto Kadir menerangkan bahwa perkara laka lantas dasar hukumnya di UU LLAJ. Dimana terinformasi bahwa perkara yang sudah di tingkat penyidikan, maka perkara itu mestinya sudah harus dilimpahkan ke kejaksaan.

“ Karena prosesnya dari penyelidikan, naik penyidikan, dan polisi itu mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sifatnya Pro Justisia, jadi harus jalan, harus ada kepastian hukumnya.” Tegas Susanto

Susanto pun menambahkan bahwa ada beberapa alasan yang harus ditampilkan jika dalam 1 (satu) perkara diberhentikan penyidikannya.

“ Kalau memang di SP3 kasus laka lantas itu, apa alasan hukumnya ?. Menghentikan proses penyidikan itu harus ada alasan, seperti pelaku atau tersangka yang meninggal dunia, yang berikut kasus ini bukan tindak pidana, nah ini kan kasusnya tindak pidana, kemudian ini kasus sudah dinaikan ke penyidikan, yah berarti sudah ada bukti permulaan yang sah, sementara untuk menghentikan itu tidak cukup bukti, dan tidak mungkin tidak cukup alat bukti, karena ada korban meninggal dunia. dan yang terakhir adalah kepentingan umum.” Ungkap Susanto seraya menambahkan

Harus ada sebuah perbandingan antara salah satu meninggal dunia atau kedua pengemudi yang mengalami Laka lantas meninggal dunia.

“Jadi kesimpulannya ini kan murni peristiwa laka lantas, jadi murni peristiwa pidana, wajib hukumnya dilanjutkan prosesnya, tidak bisa di SP3.” Pungkasnya

Selain Direktur LBH Limboto, Ketua LSM Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Frengki Max Kadir juga mengingatkan, bahwa perkara laka lantas oleh okum Politisi di Boalemo itu, tidak boleh di diamkan. Penyidik tidak boleh mengabaikan aturan yang berlaku, seperti yang termaktub dalam UU LLAJ.

“ Semua sudah jelas, sebuah kelalaian dalam mengendarai kenderaan sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal) harus siap menanggung resiko. Dalam Pasal 310 UU No 22 Tahun 2009, semuanya diatur secara jelas.” Jelas Frangky.

Frangkymax pun menambahkan bahwa Polres Boalemo harus meneruskan perkara Laka Lantas yang terjadi pada Tahun 2020 silam, Dimana Ketua LSM Jaman Provinsi Gorontalo menilai SP3 yang dikeluarkan diduga tidak mendasar.

“ Polres Boalemo harusnya tetap meneruskan perkara ini sampai ke meja peradilan, dalam waktu dekat saya juga akan menyurati secara resmi ke Polda Gorontalo untuk menganulir penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Polres Boalemo.” Tegas Frengky

Neffly/RF

Baca Juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Pasang Iklan Disini

OTHER STORIES

KOMENTAR TERBARU

error: Content is protected !!