spot_img
4.6 C
New York
Rabu, Agustus 10, 2022
BerandaJAKARTAKritisi Kecilnya Angka BLT UMKM, Sultan: Pemerintah Setengah Hati

Kritisi Kecilnya Angka BLT UMKM, Sultan: Pemerintah Setengah Hati

Rekamfakta.com, Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp. 455 Trilyun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN pada 2022 yang salah Satu targetnya adalah penguatan ekonomi dengan alokasi anggaran Rp. 178,3 triliun dari sebelumnya Rp. 141,42 triliun.

Meski demikian, BLT UMKM 2022 hanya didistribusikan kepada lebih dari 2,76 juta Usaha ultra mikro senilai Rp.600.000 per unit usaha pada Februari 2022 ini.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua dewan perwakilan daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian RI untuk tidak setengah hati memberikan treatment fiskal kepada Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM).

“Kami menghargai dan mengapresiasi kinerja pemerintah yang mampu mengendalikan stabilitas ekonomi Nasional akibat krisis pandemi. Meskipun secara mikro kita belum melihat peningkatan produktivitas usaha Mikro kecil (UMK) yang signifikan hingga akhir tahun lalu akibat rendahnya akses keuangan UMK yang bersumber dari dana PEN”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (17/02).

IMG 20220218 WA0016
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu – Sultan B Najamudin, S.Sos., M.Si

Menurutnya, inisiatif memberikan insentif modal atau yang disebut dengan bantuan Sosial kepada kelompok usaha ultra mikro tidak akan memiliki dampak ekonomi yang berkelanjutan, kecuali hanya berguna dalam menindak daya beli masyarakat.

“Sulit untuk tidak menyebut agenda Pemulihan ekonomi ini sebagai skenario fiskal yang disorientasi. Terobosan kebijakan yang menyebabkan UMKM kita sulit produktif, berkembang dan bersaing”, kritik mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Dalam upaya pemulihan ekonomi, lanjut Sultan, Usaha Mikro yang jumlah mencapai 60-an juta saat ini lebih membutuhkan insentif fiskal yang progresif dan ekosistem bisnis yang dinamis berbasis digital. Ekosistem UMK yang kolaboratif dan saling gotong-royong.

“Dengan kata lain, Akses modal murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) apalagi BLT yang nilainya ratusan ribu tidak cukup untuk mengakselerasi produktifitas UMK. Meskipun itu sangat berarti bagi masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan harian.

Selanjutnya, Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menerangkan bahwa Agenda yang harus dibereskan terlebih dulu adalah persoalan data base dan sinergi pembina UMKM untuk menghindari tumpang tindih peran dan ketidakefisienan biaya.

“Kita ingin pemerintah baik pusat dan daerah berkolaborasi membangun iklim usaha yang spesifik menyasar kelompok Usaha Mikro dan Kecil dalam upaya pemulihan ekonomi. Bukan sekedar memberikan BLT, tapi lebih pada insentif fiskal yang ramah dan ketersedian pasar yang terintegrasi dan inklusif”, tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah meningkatkan dana PEN menjadi 455,62 Trilyun Rupiah pada 2022 yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor yang dibagi ke dalam dua Klaster, pertama adalah klaster penanganan kesehatan senilai Rp. 122,5 Trilyun. Nilainya meningkat dari Rp. 117,87 Trilyun.

Klaster kedua adalah perlindungan sosial (perlinsos) dari Rp. 154,76 Trilyun menjadi Rp. 154,8 Trilyun. Sementara klaster penguatan ekonomi menjadi Rp. 178,3 Trilyun dari Rp. 141,42 Trilyun.

*(0N4L/RF)*

Baca Juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Pasang Iklan Disini

OTHER STORIES

KOMENTAR TERBARU

error: Content is protected !!