Rekamfakta.com, Kabupaten Gorontalo Utara – Sekertaris Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat (LSM JAMPER) Provinsi Gorontalo, Frengki Uloli. angkat bicara terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI baru-baru ini. Rabu, (07/10/2020).
Menurut pria yang berprofesi sebagai advokat ini, ditengah kondisi negara yang saat ini tidak stabil, tidak sepatutnya pemerintah dan DPR malah terkesan buru-buru membahas dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang menurutnya bukanlah hal yang mendesak,
“Untuk saat ini dengan kondisi yang justru tidak stabil, kecewa saja kenapa Pemerintah dan DPR justru kebut Undang-Undang yang tidak terlalu mendesak. Harusnya bagaimana membahas tentang penyelamatan ekonomi yang mengalami resesi,” tuturnya melalui pesan whatsapp pada Rabu, 05/10/2020.
Ia menjelaskan, masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi dan sedang berjuang untuk stabilitas ekonominya, ditengah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurutnya dinilai oleh sebagian kalangan tidak tepat sasaran,
“Diluar masyarakat sedang memperjuangkan stabilitas ekonominya, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bahkan sebagian kalangan menilai tidak tepat sasaran, justru kondisi pandemi malah memikirkan Undang-Undang Cipta Kerja,” jelas Frengki.
Belum lagi kata Frengki, persoalan kebijakan impor yang juga dinilai olehnya, tidak ditekan sedemikian rupa, harusnya ada kebijakan yang lebih tepat untuk menstabilkan ekonomi yang dinilai olehnya semakin terpuruk,
“Belum lagi kebijakan impor yang justru tidak ditekan sedemikian rupa, harusnya ada kebijakan pro sektor strategis untuk menstabilkan ekonomi yang semakin terpuruk. Angka pengangguran naik drastis, Di pengadilan-pengadilan kita bisa lihat banyaknya gugatan hubungan industrial. Kompleksitas permasalahan ini harus dilakukan gerak cepat oleh pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan bukan hanya tepat sasaran tapi tepat manfaat,” kata Frengki.
Frengki juga mengungkapkan, ditengah kondisi ekonomi sedang terpuruk akibat pandemi, Menteri Keuangan pun justru memberi suntikan dana untuk perusahaan swasta dan perbankan, yang hasil dari kebijakan itu dinilai olehnya lagi, tidak berpihak kepada rakyat,
“Menteri Keuangan malah memberi suntikan dana untuk perusahaan swasta dan perbankan, dan rakyat dipersilahkan mengakses dana-dana itu, dengan kosekwensi bunga bank atau jasa. Ini kan bentuk perekonomian yang bukan berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.
Frengki menambahkan, Ditengah pandemi saat ini, pergerakan sektor pertanian dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dengan tepat, dan dorongan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelas ekonomi menengah kebawahlah yang terpenting,”
“Kalau kita surplus dibidang pengelolaan hasil bumi kan lebih positif. Bukan malah buat kebijakan yg menguntungkan mereka yang berkantong dan berduit. Ini negara sepertinya dikuasai untuk dikapitalisasi dengan gaya penguasa sendiri,” pungkasnya.
(MYP / RF)
