Rekam Fakta, Gorontalo – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Boalemo menyediakan fasilitas kendaraan dinas bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo menuai sorotan dari Organisasi Masyarakat Garda 1 Boalemo. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlangsung, organisasi tersebut mempertanyakan urgensi pengadaan fasilitas tersebut.
Ketua Garda 1 Boalemo, Noldy Biya, menilai langkah Pemda Boalemo perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Menurutnya, sebagai instansi vertikal tingkat provinsi, kebutuhan operasional Kejati semestinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, bukan pemerintah kabupaten.
“Kalau memang ada ketentuan yang membolehkan pemberian fasilitas kendaraan dinas, seharusnya yang lebih diprioritaskan adalah Kejaksaan Negeri Tilamuta sebagai mitra kerja langsung pemerintah daerah di Kabupaten Boalemo,” ujar Noldy.
Ia mengatakan, kondisi keuangan daerah saat ini seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam mengambil setiap kebijakan anggaran. Menurutnya, masyarakat masih merasakan dampak efisiensi belanja pemerintah, sehingga penyediaan kendaraan dinas bagi instansi di luar kewenangan kabupaten berpotensi menimbulkan pertanyaan di ruang publik.
“Di saat masyarakat masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, pemerintah justru berencana mengalokasikan anggaran untuk kendaraan dinas. Kebijakan seperti ini tentu menimbulkan tanda tanya mengenai skala prioritas pemerintah daerah,” katanya.
Selain mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, Garda 1 Boalemo juga meminta Pemda Boalemo menyampaikan secara terbuka dasar hukum, mekanisme, serta tujuan penyediaan kendaraan dinas tersebut agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Menurut Noldy, transparansi menjadi penting mengingat saat ini terdapat sejumlah proses hukum yang sedang berlangsung di Kabupaten Boalemo.
“Kami berharap kebijakan ini tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat ataupun dikaitkan dengan penanganan perkara yang sedang berjalan. Karena itu, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul berbagai dugaan yang dapat merugikan semua pihak,” tegasnya.
Garda 1 Boalemo menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran daerah sekaligus sebagai bentuk dorongan agar setiap kebijakan pemerintah tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
