Rekam Fakta, Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea (AD), balik menyerang pernyataan Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Matona, yang menuduh dirinya tak memberi teladan dan tidak mendukung program pemerintah provinsi.
“Lucu sekali pejabat sekelas itu bicara tanpa paham duduk perkaranya. Jangan cuma demi cari muka di hadapan atasan, lalu asal menyerang tanpa dasar!” tegas Adhan.
Lebih jauh, Adhan bahkan menyebut sosok yang seharusnya tak layak jadi teladan adalah Gubernur Gusnar Ismail sendiri.
“Saya memang punya konflik pribadi dengan Gusnar sejak lama. Tapi saya tidak pernah melecehkan etika politik. Justru saya ini yang dulu pasang badan untuk dia, sampai berani berhadapan langsung dengan Fadel Muhammad demi mempertahankan Gusnar sebagai calon wakil gubernur. Saya ini pernah dipecat dari Golkar karena bela dia!” bebernya dengan nada tinggi.
Tak tanggung-tanggung, Adhan mengungkap pernah menolak uang Rp1 miliar dari Rusli Habibie demi tetap berdiri di barisan pendukung Gusnar.
“Tapi apa balasannya? Ketika saya butuh kendaraan politik untuk maju Pilwako, dia malah bungkam. Demokrat yang dia pimpin malah usung orang lain. Di mana etikanya? Di mana balas budinya? Ini bukan fitnah, ini fakta!” tegasnya.
Adhan juga menuding Gubernur Gusnar gagal dalam menunjukkan kepemimpinan yang layak diteladani. Ia menyebut saat RUPS Bank SulutGo, Gubernur justru mementingkan keluarga ketimbang memperjuangkan kader asal Gorontalo.
“Ini bukan kepemimpinan, ini nepotisme terang-terangan!”
Soal tudingan dirinya menolak bantuan dari provinsi, Adhan meluruskan: yang ia tolak adalah cara penyalurannya yang disebutnya bermuatan politik praktis.
“Bantuan disalurkan tanpa koordinasi dengan Pemkot, dan malah ‘dijual’ oleh kader Demokrat. Seolah-olah itu program partai. Itu kampanye terselubung, bukan bantuan murni!” ujar Adhan.
Dirinya pun menegaskan bahwa sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Provinsi Gorontalo, ia tahu batas antara politik dan pemerintahan. Justru ia menyarankan agar Gubernur belajar tentang etika politik dan pemisahan kepentingan.
Tak hanya itu, Adhan juga memperingatkan para ASN agar tidak ikut-ikutan bermain politik praktis.
“Kalau kepala dinas ikut-ikutan menyerang tanpa data, itu bukan loyalitas, tapi cari muka. Bisa-bisa melanggar UU ASN. Saya dengar bahkan ada dinas yang gelar kegiatan pemerintahan di kantor partai. Ini sudah sangat rusak!”
Lebih serius, Adhan membongkar bahwa dua surat resmi Pemkot terkait permohonan uji kompetensi jabatan yang dikirim ke provinsi tidak pernah direspons. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk penghambatan roda pemerintahan oleh Gubernur.
“Jangan bicara soal teladan kalau surat resmi saja tak dijawab. Ini bukan sekadar abai, tapi pengkhianatan terhadap mekanisme pemerintahan. Gubernur seperti ini bukan hanya tak layak jadi panutan, tapi jadi penghalang tata kelola negara.”
Adhan menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyurati Kementerian Dalam Negeri untuk melaporkan Gubernur Gusnar atas sikap tidak kooperatif dan dugaan pelanggaran dalam administrasi pemerintahan.
Sebagai penutup, Adhan mengirim pesan keras kepada Sri Wahyuni Matona.
“Berhentilah menyerang sembarangan. Lebih baik ibu Wahyuni ingatkan bos-nya sendiri tentang bagaimana menjadi pemimpin yang tahu batas. Dalam waktu dekat, saya akan datang langsung ke kantor Kominfo. Biar ibu Wahyuni dengar sendiri dari saya. Jangan main bicara kalau belum tahu fakta!”
