Rekam Fakta, Gorontalo – Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menilai rencana impor sekitar 105 ribu unit mobil untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi bertentangan dengan semangat Asta Cita yang menjadi pijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Gobel, para pembantu presiden harus mampu menerjemahkan secara konsisten visi besar pemerintahan, termasuk Asta Cita, konsep Prabowonomics, serta pemikiran ekonomi nasionalis yang dikenal sebagai Sumitronomics. Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah semestinya berpihak pada penguatan industri dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja nasional.
Rencana impor tersebut disebut akan dilakukan melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara dengan mendatangkan kendaraan jenis pick up dan truk dari India untuk mendukung transportasi logistik KDMP. Nilai pengadaan kendaraan itu diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Padahal, berdasarkan data penjualan nasional, total penjualan mobil pada 2025 mencapai 803.687 unit. Dari jumlah itu, penjualan pick up tercatat 110.674 unit dan truk sedang sekitar 25 ribu unit. Namun, secara umum angka tersebut mengalami penurunan sekitar 7,2 persen dibanding 2024, seiring melemahnya daya beli masyarakat.
Gobel menilai, dalam kondisi ekonomi global yang sedang lesu, kebijakan fiskal dan peran BUMN semestinya difungsikan sebagai pengungkit ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa janji penciptaan lapangan kerja harus diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong sektor industri dalam negeri, termasuk industri otomotif yang banyak menyerap tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi.
“Dengan bergeraknya industri otomotif nasional, akan banyak lulusan SMK yang terserap. Impor mobil dalam jumlah besar di tengah situasi seperti ini tentu ironis dan kontradiktif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti substansi Asta Cita, khususnya poin ketiga dan kelima yang menekankan peningkatan lapangan kerja berkualitas, pengembangan industri, serta hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Menurutnya, kebijakan impor dalam skala besar dengan pembiayaan BUMN berpotensi tidak sejalan dengan semangat tersebut.
Gobel menegaskan, setiap produk yang dibeli sesungguhnya berarti membiayai jam kerja pihak yang memproduksinya. Karena itu, kebijakan belanja negara harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mendukung tenaga kerja dalam negeri.
Ia juga mengingatkan pentingnya memahami pemikiran ekonomi-politik Sumitro Djojohadikusumo yang dikenal dengan konsep Sumitronomics. Dalam pandangan tersebut, negara memiliki peran strategis untuk mengarahkan investasi, melindungi industri nasional, serta menjadikan fiskal dan BUMN sebagai instrumen transformasi ekonomi.
Di sektor otomotif, Gobel menyebut industri nasional telah memiliki kemampuan produksi yang baik serta jaringan layanan purna jual yang luas di seluruh Indonesia. Ia menilai, kebijakan pengadaan kendaraan untuk KDMP semestinya menjadi momentum memperkuat industri dalam negeri, termasuk memberi ruang kepada BUMN strategis seperti PT Pindad untuk menunjukkan kapasitas produksinya.
Lebih jauh, Gobel mengingatkan agar program KDMP yang digagas Presiden tidak bergeser menjadi sekadar proyek pengadaan. Menurutnya, KDMP adalah program strategis yang harus dijalankan selaras dengan visi-misi presiden serta tujuan besar penguatan ekonomi nasional.
(*)
