spot_img
4.6 C
New York
Minggu, Agustus 14, 2022
BerandaUncategorizedKadis Perikanan Maluku Bantah LIN Dialihkan ke Provinsi Lain

Kadis Perikanan Maluku Bantah LIN Dialihkan ke Provinsi Lain

Rekamfakta.com, Maluku – Terkait adanya informasi dipindahKannya Lumbung Ikan Nasional (LIN) ke Daerah lain, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Maluku, DR Abdul Haris, S.Pi, M.Si membantah isu tersebut.

Saat dihubungi Media ini Jumat 15/01/2022 Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku menegaskan bahwa, Lumbung Ikan Nasional (LIN) hingga saat ini belum dialihkan ke Provinsi Lain, karena sementara berproses di pemerintah pusat.

“Tidak benar LIN akan dialihkan ke provinsi Lain. Ini hanya mis komunikasi saja, “kata Haris

Abdul Haris mengaku, pihaknya telah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Kamis 13/01/2022 untuk rencana penyampaian aspirasi ke Pemerintah pusat terkait progres LIN.

“Jadi mitra Komisi II ini beberapa mitra. Selain Dinas Perikanan, ada Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, ESDM dan Ketahanan Pangan,” jelasnya.
Saat rapat, Komisi II minta informasi dari masing-masing mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait apa yang disampaikan ke Pemerintah Pusat nanti saat penyampaian aspirasi. Pada saat itu Komisi II menanyakan perkembangan LIN.

“Saya menjelaskan bahwa, LIN sementara dalam proses, tapi agak tersendat-sendat karena sampai sekarang belum ada kejelasan LIN”, ujarnya.

Apalagi, ingat dia ada tiga hal yang belum dijawab Pempus. Pertama adalah regulasi LIN. “Harus ada payung hukum kepada kementerian dan lembaga terkait di Pempus dan semua OPD, BUMN, BUMD baik di Pempus dan Pemda. Regulasi ini kita minta dalam peraturan Presiden. Ini karena LIN ini kebijakan lintas sektor,” jelasnya

Menurutnya, LIN adalah kebijakan Pempus. Bukan keinginan masyarakat dan Pemda Maluku. Kebetulan saja Maluku ini sangat memenuhi syarat jadi memang sudah berproses mulai tahun 2010 lalu.

“Pemda Maluku sudah siap. Dinas Perikanan Maluku dan Pemda telah membuat dokumen perencanaan dalam bentuk master plan. Namun, dalam perjalanan LIN belum diimplementasikan”, kesalnya.

Begitu juga Masterplan LIN yang dibuat tahun 2011 sudah kadaluarsa karena data – datanya sudah lebih dari 5 tahun, makanya kita perbaharui lagi dokumennya di tahun 2016 dengan nama Reformulasi Masterplan LIN.

“Itu di 2016, dengan harapan ini bisa terwujud, ternyata sampai 2020 belum. Jadi diawal 2020 itu sekitar awal Maret, kita mulai bangun komunikasi dengan Pempus,” urainya.

Dia mengaku, Gubernur Maluku, Murad Ismail, dengan relasinya dan kedekatannya di pusat, mulai mengkomunikasikan, sehingga LIN ada titik terang di 2020 lalu.

“Terkait Dokumen kita sudah buat. Begitu LIN ini mau diimplementasikan kita buat Dokumen yang baru dalam Grand Desain,” Tuturnya.

Karena rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) yang dibahas bersama Pempus 2016 lalu, Ranperpres sudah disetujui Kementerian dan Lembaga.” Bahkan sinkronisasi Kemenkumham. Saat itu tinggal paraf dari Menteri Perikanan dan Kekuatan ibu Susi Pudjiastuti, saat itu untuk diproses ke sekretariat negara, tapi entah kenapa mangkrak di meja ibu Susi,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya tinggal melanjutkan dan tidak kembali ke titik nol.

“Jadi tinggal ditindaklanjuti naik ke meja Presiden lalu selesai, sampai sekarang Ranprespres itu belum jadi juga, bahkan, kita sudah tiga kali menyurat lewat Pak Gubernur ke Kementerian Perikanan dan Kelautan. Saat itu masih Menterinya Edhi Prabowo. Kita menyurat agar Maluku dijadikan LIN,” tandasnya.

Bahkan, lanjut dia, Menteri Edhi Prabowo dalam suratnya mendukung Maluku dijadikan LIN. “Jadi bentuk dukungan dalam bentuk program, kegiatan, dan penganggaran. Dan sumber-sumber pendanaan lainya.

Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan, untuk itu Pemda meminta dalam bentuk dokumen perencanaan.

“Dalam Ranprespres itu disebutkan master plan dibuat Pempus,” tegasnya.

Apalagi, ingatnya lagi, LIN Adalah kebijakan jangka panjang yaitu 25 tahun mulai dari 2020 sampai 2045.

“Nanti perencanaan jangka menengah 5 tahunan dalam bentuk management plan atau rencana pengelolaan di buat oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan rencana tahunan dalam bentuk rencana aksi dibuat bersama – sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota karena Terkait Penganggaran.”ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya minta dukungan penganggaran yang telah dijawab oleh, Menteri Edhi Prabowo.

Namun, dalam perjalanannya Prabowo tersangkut hukum, sehingga diganti dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono.

“Jadi memang sampai di posisi ini, memang agak melemah lagi. Jadi memang sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari Pempus terkait LIN batal atau dialihkan ke daerah lain”. Bebernya

Ia menambahkan, LIN dialihkan juga belum ada pernyataan resmi kalau LIN dialihkan.
“Memang sangat memenuhi syarat itu Maluku”.

“Syarat yang Pertama, minimal potensi 20 persen dari sumber Daya Ikan Nasional. Maluku punya 4,6 juta bila dibandingkan dengan potensi Nasional yang 12, 5 juta. Kita punya 36 persen”. rincinya.

Syarat yang kedua, tambah dia, Produksi minimal 6 persen. Sementara Maluku, 500 ribu ton per tahun rata-rata. Belum dihitung tidak didaratkan. Didaratkan saja 500 ribu ton per tahun. Setara dengan 11 sampai 14 persen.

Yang ketiga adalah memiliki wilayah pengelolaan perikanan, sementara Maluku memiliki 714 laut banda dan 715 laut Seram serta 718 laut Arafura.
“Kita juga memenuhi syarat yang ketiga dan keempat terdapat pusat pelayanan perikanan nasional. Kita punya PPN ada dua, yakni PPN Tantui Kota Ambon dan PPN di Kota Tual”. terangnya.

Dengan demikian, tambah Abdul Haris, keempat syarat tersebut sudah terpenuhi, itu artinya bahwa Harapan LIN di Provinsi Maluku masih ada.
“Keempat Maluku memang Memenuhi syarat untuk dijadikan LIN sesuai yang tertuang dalam Ranperpres. Artinya, harapan dilaksanakannya LIN di Maluku masih ada”. Kata Haris

Sementara itu, soal klaim Anggota Dewan bahwa LIN dialihkan ke Daerah lain dibantahnya.
“Kita ini secara administrasi bertanggungjawab kepada Pak Gubernur. Masa dialihkan Dinas Teknis tidak tahu. Jadi belum final LIN pindah ke daerah lain”. Ujarnya.

Dia menambahkan, semua pihak termasuk Pemda sudah maksimal berjuang LIN. Jadi harus dengan semua komponen masyarakat, baik di Daerah dan Pusat.

“Kita punya 8 wakil kita di DPR dan DPD. Begitu juga kita punya mitra-mitra Perikanan dan LSM. Kita harus mendorong dan memperjuangkan ke Pempus secara bersama-sama”. harapnya.

Bahkan, proyek pengukung LIN, Ambon New Port (ANP) di Waai dan Liang, sementara berproses.

“Yang mendukung LIN saja sudah jalan. Masak LIN belum jalan, jadi harus kita pertanyakan, Kalau LIN batal kenapa Pempus dorong pembangunan ANP. Logikanya khan begitu”. tegasnya.

Dia membeberkan, pelabuhan ANP dibangun untuk kepentingan Perikanan, apalagi LIN bukan hanya di Kota Ambon tapi 10 Kabupaten dan Kota lainya.

“Kawasan perikanan terpadu saja yang ada di Kota Ambon, Jadi saya sudah jelaskan semua di rapat komisi II untuk menjadi referensi anggota dewan dalam penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat”. Tutupnya.

Erick/RF

Baca Juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Pasang Iklan Disini

OTHER STORIES

KOMENTAR TERBARU

error: Content is protected !!