Rekamfakta.com, Gorontalo Utara – Bupati Gorontalo Utara hingga para pimpinan OPD, tidak menempati rumah dinas. Serta para Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), lebih banyak berdomisili di luar Gorontalo Utara. Menuai kecaman pedas dari aktivis Gorontalo Utara, Nanang Latif. Jum’at (06/03/2020).
Menurut Nanang, Bupati harus tegas kepada bawahannya yang tidak mau menempati rumah dinas. Serta dapat memberi contoh, kepada mereka. Sebab, percuma telah disediakan fasilitas tempat tinggal, kemudian tidak digunakan.
“Sejak Tahun 2008, 90% dari seluruh pejabat dan pegawai di Gorut, bukan orang Gorut. Karena, hampir semua pejabat maupun pegawai di Gorut ini, setelah jam kerja, mereka pulang ke rumahnya yang berada diluar Gorut. Lebih menyayangkan lagi, para pimpinan OPD, yang telah difasilitasi dengan rumah dinas, bahkan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekdapun, pulang ke rumah mereka yang ada di luar Gorut, ” kata Nanang
Baca juga :
- Anak Mantan Pelatih Persigo Lulus Bintara Polri Dengan Predikat Siswa Cendekia
- Tim Cobra Res Gorontalo Kota Dan Polsek Dungingi Bersama Tim Ilato Brimob Berhasil Amankan 10 Anggota Genk “SLABER” Beserta 4 Pucuk Panah Wayer
- Wakil Ketua MPR-RI Kunjungi Polda Gorontalo, Kapolda : Tidak Ada Kompromi Pada Narkoba, Termasuk Anggota Polisi Akan Saya Tindak Tegas
- Rencana Nelson Pomalingo Melaporkan Salah Satu Media Online Ditanggapi Aktivis Muda
- Dugaan “Pemalsuan Suket” Pemilik Cafee Nepa Logpon Dilaporkan Ke Polda Gorontalo
- HMI Menduga Kuat LPJ Penggunaan Dana Aspirasi 2017 DPRD Kota Tual Fiktif
- Berkas Dinyatakan Lengkap, Oknum ASN Provinsi Gorontalo Yang Terlibat Narkoba Sudah Diserahkan Ke Kejaksaan
- 187 Orang Bintara Jebolan SPN Tabongo Resmi Dilantik Kapolda Gorontalo
- Aktivis Lingkungan Soroti Genangan Air Di Mootinelo Dan Molinggapoto
Selanjutnya Nanang mengatakan, rumah dinas yang sudah disiapkan untuk para pejabat ini, tentunya sudah disiapkan pula anggaran pemeliharaannya. Anggarannya diambil dari APBD, sementara fasilitas tersebut, tidak difungsikan atau tidak ditempati oleh yang diberi fasilitas,
“Rumah dinas itu, ada anggaran pemeliharaannya, terus anggarannya ke mana? Sementara rumah dinas, tidak ditempati, ” tanya Nanang.
Kemudian Nanang juga menjelaskan, hal ini tak hanya berpengaruh, pada pelayanan publik. Namun akan berpengaruh pula, pada perputaran ekonomi di Gorut. Sebab, lebih besar para pejabat maupun pegawai Gorut, berasal dari luar. Uang yang mereka dapatkan dari Gorut, terbelanjakan juga di luar,
“Buktinya pada saat terjadi banjir baru-baru ini, nanti sudah terjadi banjir, baru mereka turun, coba kalau mereka tinggal di Gorut, tentunya ini bisa diperhatikan lagi dari segi pencegahannya. Ketika mereka sudah menerima TKD atau SPPD, yang hanya mereka ambil dari APBD Gorut, terus dibelanjakan di luar, ” jelas Nanang.
Pada dasarnya, kata Nanang, dirinya tidak mempersoalkan, atau “alergi” dengan pejabat dan pegawai yang berasal dari luar Gorut, jika tujuannya memang benar-benar ingin membangun Gorut menjadi lebih baik. Tetapi jangan hanya bertujuan mengais rezeki di Gorut, kemudian menikmatinya di tempat lain,
“Memang ada pejabat dan pegawai, yang lahir di Gorut, tetapi tidak tinggal di sini. Mereka hanya mengais rezeki di Gorut, lewat APBD, lewat keringat rakyat (Pajak), kemudian mereka nikmati ditempat asalnya. Kami masyarakat Gorut sebenarnya, tidak “alergi”, dengan pejabat atau pegawai yang dari luar Gorut, kami wellcome kalau benar-benar ingin membangun. Tapi, jangan hanya cari hidup di Gorut. ” Tutupnya.
Sementara itu, Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin, saat ditemui untuk diminta klarifikasi terkait persoalan ini diruang kerjanya dan ditemui di rumah dinas Bupati Gorontalo Utara, dirinya belum memberikan klarifikasi hingga berita ini diterbitkan. (MYP/RF)
