Rekamfakta.com, Kabupaten Boalemo – Keberadaan Infrastruktur atau 3 ruas jalan yang dibangun pada beberapa tahun sebelum Pemerintahan Damai masih menyisakan polemik ditengah-tengah masyarakat.
Betapa tidak, ruas jalan yang memakan anggaran miliaran rupiah itu, sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Terkait hai itu, Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) Gorontalo, kembali lakukan unjuk rasa untuk mempertanyakan infrastrukur jalan dan jembatan yang dinilai merugikan anggaran kurang lebih 51 miliyar rupiah. Selasa 28/07/20
APR yang dinahkodai oleh Ramly Syawal dan Havid Gani bersama massa aksi abang-abang bentor, beranjak dari jembatan soeharto menuju kantor Bupati Boalemo dengan riak-riak menyuarakan belum berhasilnya pemerintah membangun dan melanjutkan infrastruktur yang notabene sangat dinantikan oleh masyarakat banyak
Dalam orasinya, Ramly menyebutkan selain jembatan lahumbo, mega proyek atau alih trase jalan (shorcut) yang menghubungkan Bongo Nol-Polohungo, Polohungo-Polohungo, Polohungo-Tanah Putih, adalah proyek besar pada pada pemerintah sebelumnya, yang seharusnya disentuh dan dilanjutkan oleh pemerintahan Darwis dan Anas saat ini.
“Ada apa sebenarnya dengan infastruktur boalemo belum dilanjutkan, kami menilai pemerintah saat ini, tidak ada perhatian dalam persoalan tersebut, padahal anggaranya miliaran rupiah,” Teriak Ramly
Lanjut Ramly sesuai hasil investigasinya “Pembangunan jalan yang tak dilanjutkan.
Pembangunan plat deker yang lebarnya sekitar 30 meter, antara ruas kiri dan kanan jalan, dan Pembanguan/pelebaran ruas jalan Bongo Nol, pembangunan ruas jalan akses pelabuhan Tilamuta, pembangunan ruas jalan Tangga Barito-Moliliulo, nilai pagu anggarannya Rp. 51.000.000.000,00 atau 51 M, yang dalam hasil evaluasinya dimenangkan oleh PT. Waskita Karya (Persero)” Tandasnya
Ramly Juga menyeret-nyeret nama Rum Pagau dan Lahmudin Hambali harus ikut bertanggung jawab pada pembangunan mega proyek jalan yang sebelumnya berada dipemerintahan mereka.
“Jika toh ini bermasalah hukum, maka siapa yang paling bertanggung jawab. Apakah Kepemimpinan sebelumnya, Bupati Rum Pagau dan Wakilnya Lahmudin Hambali, ataukah Pemerintahan sekarang” Ungkapnya
Demikian juga yang diteriakan oleh orator aksi APR Havid Gani, sebagai warga lokal yang tinggal dibumi pertiwi ini, Havid meminta dengan tegas, pemeda boalemo agar menseriusi pembangunan infrastruktur yang dengan secara kasat mata, tidak ada keberlanjutan dari pembangunan proyek tersebut.
“Kami Mengundang Bupati Darwis Wabup Anas agar bisa sama-sama berdiskusi dengan kami, menjelaskan persoalan infrastrutur jalan dan jembatan yang saat ini tak kunjung selesai” Tegas Havid
Sementara itu, Bupati Darwis Moridu dalam penjelasanya menerima massa aksi, dirinya menyadari bahwa sudah 3 tahun pemerintahannya, belum semua infrastruktur yang sudah disentuh, terutama di Ibukota Boalemo yang menjadi keluh kesah abang-abang bentor, namun tahun 2020 ini kata orang yang berjuluk Panglima Petani itu, ada beberapa titik jalan yang akan direalisasikan “akan diaspal dari lahumbo sampai RSTN”.
“Mengenai beberapa titik ruas jalan dan plat decker yang disuarakan tadi, sebenarnya kita mau melanjutkan dan menganggarkan itu, namaun menurut penjelasan dari Dinas PU, jalan itu belum bisa dilanjutkan dan masih bermasaalah, apabila pekerjaan ini ada perkara maupun temuan-temuan di dalamnya, itu bukan pekerjaan yang dikerjakan Pemerintahan Damai, itu masih Pemerintahan sebelum kami,” Jelasnya
Namun demikian , Panglima Petani Boalemo ini mempersilahkan massa aksi, apabila menemukan kejanggalan atau tidak sesuai bestek dalam pekerjaan 3 ruas jalan, plat decker dan jembatan untuk melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum.
Demikian juga penjelasan dari Kadis PU Boalemo Mus Moha, “alih trase jalan yang dipertanyakan ini, masih bermasaalah dan sudah ada pejabat yang menerima hukuman dari APH”.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Boalemo Anas Jusuf pun angkat bicara, Ia mengungkapkan, pihaknya belum bisa melanjutkannya. Sebab, pembangunan tersebut, masih berperkara.
“Perkara ini ada diranah hukum dan sudah ada beberapa orang pejabat yang diperiksa oleh APH. Kami juga sudah mendengarnya, dari sejumlah masyarakat, yang mempertanyakan kelanjutan pekerjaan ini, terangnya
Lebih lanjut kata Anas pihaknya masih akan berfokus, untuk menyelesaikan program-program yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Damai, terutama pembanun Infrastruktur atau jalan usaha tani disemua desa yang saat ini sementara berjalan.
Pada closing statement para demonstran berharap agar Pemda dan Dinas Terkait, membuka pintu lebar-lebar untuk tambahan data yang mereka kantongi saat ini, untuk mereka serahkan ke Aparat Penegak Hukum. RF01
