Rekam Fakta, Gorontalo — Ketegangan terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulutgo kembali memanas, kali ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato. Responsnya terhadap konferensi pers Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dinilai menyimpang, tidak substantif, dan memperkeruh suasana.
Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Hadi Sutrisno Daud, dalam keterangan pers Jumat (11/4), menyebut pernyataan Alvian tidak mencerminkan sikap resmi Pemerintah Provinsi dan justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap tugas pokok dan fungsi seorang juru bicara.
“Yang disuarakan Pak Wali Kota adalah bentuk kekecewaan mendalam terhadap Gubernur, yang hingga kini belum menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi seluruh kepala daerah di Gorontalo. Ini menyangkut harga diri daerah, bukan soal personal atau jabatan,” tegas Hadi.
Menurutnya, keputusan kolektif seluruh kepala daerah untuk mundur dari Bank Sulutgo adalah langkah serius dan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan representasi daerah. Namun, sikap pasif Pemprov Gorontalo justru menunjukkan pembiaran.
“Sejak langkah tegas itu diumumkan, belum ada sepatah kata pun dari Pemprov sebagai bentuk dukungan. Ini bukan cuma diam, ini pengabaian terhadap suara rakyat di daerah,” katanya.
Menanggapi tudingan bahwa Wali Kota hanya ingin mencari popularitas, Hadi menilai komentar tersebut tidak berdasar dan menunjukkan kedangkalan berpikir.
“Pak Adhan Dambea tidak perlu cari panggung. Beliau sudah dikenal luas, dari anak-anak sampai orang tua tahu siapa beliau. Ini bukan soal eksistensi, ini soal eksistensi Gorontalo dalam peta kekuasaan regional,” tegasnya.
Hadi menekankan bahwa perjuangan ini bukan sekadar memperebutkan posisi komisaris, melainkan memperjuangkan martabat Gorontalo yang selama ini terpinggirkan.
“Kalau perwakilan daerah tak dihargai, lalu untuk apa kita punya saham dan berkontribusi besar dalam Bank Sulutgo?” lanjutnya.
Ia juga menyindir keras sikap Alvian yang dianggap menyalahgunakan posisi juru bicara untuk menyampaikan opini pribadi yang tidak relevan dan menyerempet isu sensitif seperti ijazah Gubernur.
“Kalau narasi sudah melantur ke soal ijazah yang tak relevan dengan konteks, itu namanya sudah kehabisan akal sehat. Ini bukan debat intelektual, ini asal bunyi. Dan asal bunyi itu memalukan,” ujar Hadi dengan nada tajam.
Menurutnya, istilah “asal bunyi” atau “asbun” menggambarkan ketidakmatangan berpikir dan ketidakmampuan memahami konteks secara logis.
“Kalau juru bicara tidak mampu menjadi corong resmi kepala daerah, lebih baik diam. Jangan mempermalukan institusi dengan komentar personal yang dangkal dan memicu konflik baru,” pungkasnya.
