Muhalim Jadi Titik Temu, Musprov Kadin Gorontalo Jadi Panggung Uji Gagasan

Rekam Fakta, Gorontalo – Dinamika internal Kadin Gorontalo kian menghangat jelang pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov). Namun, suhu yang meningkat itu justru dibaca sebagai tanda menguatnya konsolidasi organisasi, bukan perpecahan.
‎
‎Terbitnya Surat Keputusan (SK) perpanjangan dari Kadin Indonesia menjadi pijakan penting bagi Kadin Provinsi Gorontalo untuk segera mengakselerasi tahapan Musprov. SK tersebut dinilai bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mandat resmi untuk menata kembali arah organisasi.
‎
‎Ketua Kadin Kabupaten Gorontalo, Suharto Puluhula, menegaskan bahwa seluruh elemen harus merespons SK tersebut dengan langkah konkret.
‎
‎“Ini bukan sekadar kertas, tapi mandat. Artinya Kadin Provinsi sudah sah berjalan, tinggal bagaimana kita semua bergerak cepat menyukseskan Musprov,” ujarnya.
‎
‎Dukungan serupa datang dari Ketua Kadin Boalemo, Iswan Hamzah. Ia memastikan Kadin kabupaten/kota siap terlibat aktif dan tidak akan menjadi penonton dalam proses penting tersebut.
‎
‎“Kami siap all out. Konsolidasi terus berjalan, koordinasi diperkuat. Musprov ini harus sukses di bawah komando Muhalim Dj Litta bersama steering committee yang dipimpin Ramdhan Datau,” tegasnya.
‎
‎Di tengah dinamika yang berkembang, nama Muhalim Dj Litta dinilai masih menjadi titik temu di internal Kadin. Ketua Kadin Gorontalo Utara, Salim Angio, menyebut figur Muhalim memiliki kemampuan merangkul berbagai kepentingan.
‎
‎“Kalau bicara figur, Pak Muhalim sejauh ini masih jadi titik temu. Dia bisa merangkul. Tapi Musprov ini juga harus jadi panggung pembuktian untuk memperkuat fondasi Kadin ke depan,” ungkapnya.
‎
‎Hal senada disampaikan Ketua Kadin Bone Bolango, Yanto Ahmad, yang menegaskan bahwa Musprov tidak boleh gagal dalam pelaksanaannya.
‎
‎“Musprov harus sukses, itu harga mati. Ini bukan hanya soal agenda organisasi, tapi juga menyangkut marwah Kadin di Gorontalo,” tegasnya.
‎
‎Meski dukungan terhadap figur mulai mengerucut, para ketua Kadin sepakat bahwa Musprov tidak boleh sekadar menjadi ajang kontestasi nama. Mereka mendorong agar forum tersebut benar-benar menjadi ruang adu gagasan dan visi kepemimpinan.
‎
‎“Calon ketua wajib menyampaikan visi dan misi secara terbuka dan jelas. Anggota harus tahu arah organisasi ini akan dibawa ke mana,” ujar salah satu ketua Kadin daerah.
‎
‎Saat ini, Kadin kabupaten/kota masih menunggu petunjuk teknis dari tingkat provinsi. Namun di lapangan, langkah konsolidasi telah mulai berjalan, termasuk sosialisasi SK perpanjangan kepada pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
‎
‎Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan hingga ke tingkat bawah, sekaligus menutup ruang potensi tarik-menarik kepentingan yang dapat mengganggu soliditas organisasi.
‎
‎“Kami siap mengawal setiap keputusan Kadin Provinsi. Intinya satu, Musprov harus menjadi titik pemersatu, bukan sumber gesekan,” pungkasnya.
‎
‎***