Hadapi Krisis Pangan dan Ketimpangan, Gobel Ajak Jepang Perkuat Peran di Indonesia Timur

Rekam Fakta, Gorontalo – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia–Jepang, Rachmat Gobel, menantang Pemerintah Jepang untuk lebih memfokuskan bantuan pembangunan bagi kawasan Indonesia timur yang hingga kini masih tertinggal jauh dibandingkan wilayah barat Indonesia. Gobel menegaskan, kerja sama harus diarahkan pada kebutuhan paling mendasar masyarakat, seperti pengadaan air bersih, peningkatan kapasitas petani muda, serta pertukaran tenaga pendidik.
‎
‎Pernyataan tersebut disampaikan Gobel saat memimpin pertemuan bilateral antara anggota parlemen Indonesia dan Jepang di kompleks DPR RI, Selasa, 13 Januari 2026. GKSB merupakan bagian dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.
‎
‎Delegasi parlemen Jepang tergabung dalam House of Councillors of Japan Official Development Assistance (ODA) yang dipimpin Ishida Masahiro, bersama anggota Adachi Masahi, Koga Chikage, dan Ueda Kiyoshi. Hadir pula perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, yakni Atase Politik Tanaka Motoyasu dan Kumakura Aya.
‎
‎ODA merupakan program bantuan pembangunan Jepang bagi sekitar 190 negara berkembang. Indonesia menjadi penerima bantuan ODA terbesar dengan porsi mencapai 11,3 persen. Sejak mulai menerima bantuan pada 1968 hingga 2016, nilai akumulatif ODA Jepang ke Indonesia tercatat sekitar 49,5 miliar dolar AS.
‎
‎Gobel menekankan, ketimpangan pembangunan antara Indonesia timur dan barat masih sangat tajam. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia timur baru mencapai 21 persen, sementara Indonesia barat menguasai 79 persen. Dari 10 provinsi termiskin di Indonesia, sembilan berada di kawasan timur. Seluruh provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah juga berasal dari Indonesia timur, termasuk 10 provinsi dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan terburuk.
‎
‎“Masalah paling mendasar di Indonesia timur adalah ketersediaan air bersih. Banyak wilayah yang kesulitan air layak konsumsi dan pengadaannya membutuhkan biaya besar. Dampaknya langsung pada kesehatan masyarakat dan tingginya angka stunting,” ujar Gobel.
‎
‎Selain air bersih, keterbatasan pangan menjadi persoalan serius. Menurut Gobel, tingginya biaya logistik dan keterbatasan pola pertanian tradisional menghambat peningkatan produksi. Karena itu, ia mendorong pelatihan petani muda Indonesia timur di Jepang yang dikenal unggul dalam teknologi dan manajemen pertanian.
‎
‎“Penguatan sektor pertanian ini penting untuk meningkatkan produksi pangan. Saya memiliki pengalaman langsung di Gorontalo melalui kerja sama dengan Jepang dalam program REDD+ dengan penanaman kakao dan bakau. Hasilnya nyata, kakao diekspor ke Jepang. Saat ini juga sedang berjalan program penanaman lima juta pohon kelapa,” katanya.
‎
‎Gobel menegaskan, program pertanian dan perkebunan tersebut bukan hanya berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim dan pemanasan global, tetapi juga menjadi bagian strategis dalam menghadapi krisis pangan dunia. Data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan kondisi Indonesia timur berada pada level yang mengkhawatirkan.
‎
‎“Karena itu, kerja sama di sektor ini harus menjadi prioritas utama Indonesia–Jepang,” tegasnya.
‎
‎Untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, Gobel juga mengusulkan program pertukaran guru antara Indonesia timur dan Jepang. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci utama untuk memutus rantai ketertinggalan kawasan timur.
‎
‎“Dengan pertukaran guru, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia timur dapat meningkat, sehingga kesenjangan dengan wilayah barat bisa diperkecil,” pungkas Gobel.
‎
‎(*)
‎
‎