Rekam Fakta, Gorontalo – Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo turut berpartisipasi dalam Konsolidasi Nasional untuk Persiapan Pilkada Serentak 2024, yang berlangsung di Jakarta Convention Center pada 19-20 Agustus 2024.
Acara ini bertujuan untuk mempersiapkan seluruh jajaran KPU se-Indonesia dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak yang akan diadakan tahun ini. Konsolidasi ini menjadi wadah strategis untuk memastikan semua persiapan dan koordinasi berjalan dengan baik.
Dalam Rakornas tersebut, Pimpinan KPU RI menekankan pentingnya menjaga soliditas dan koordinasi yang kuat di seluruh tingkatan KPU, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini dimaksudkan agar setiap tahap Pilkada dapat berlangsung dengan lancar sesuai peraturan yang berlaku. Soliditas tim KPU yang kuat dianggap sebagai elemen kunci untuk menghadapi tantangan yang ada.
KPU RI juga mengumumkan rencana untuk menurunkan tim detasering ke KPU Kabupaten/Kota sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada. Tim ini akan memberikan bantuan teknis serta pengawasan untuk memastikan semua proses Pilkada berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan dan efektivitas penyelenggaraan Pilkada di berbagai daerah.
Delegasi dari KPU Kabupaten Gorontalo yang hadir dalam acara ini termasuk Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Roy Hamrain, serta anggota KPU Sowan Dehi, Agustina Bilondatu, Windarto Bahua, dan Hadijah Hamsah. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gorontalo, Adrian U. Mustapa, dan Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi, Niken Rahmawati. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen dan kesiapan KPU Kabupaten Gorontalo dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan datang.
Dengan partisipasi aktif dalam konsolidasi ini, KPU Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayahnya dapat berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya memastikan kesuksesan dan integritas proses demokrasi di seluruh Indonesia.
Adv/RF
