Rekamfakta.com , Kabupaten Boalemo – Lembaga Jaringan Kemandirian Nasional Gorontalo, meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri persoalan bantuan Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) di Boalemo, Terutama Uppo di Kecamatan Wonosari Desa Saritani yang belum lama ini telah megundang respon dari Dinas Pertanian Boalemo.
Frengky Max Kadir, Ketua LSM Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Provinsi Gorontalo, mengatakan ketua Kelompok Tani Ternak (Poktan) “Sumber Mulya” di Desa Saritani perlu untuk diperiksa oleh APH.
Melihat pernyataan Kadis Pertanian Boalemo kata Frengky, patut diduga bahwa oknum ketua telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai ketua Poktan dengan mengubah tempat UPPO menjadi hunian pribadinya.
Baca juga :
Farngky meminta APH Polres maupun Kejaksaan untuk segara menelusuri persoalan tersebut.
“ APH harus turun melakukan penelusuran terkait persoalan ini. Apalagi sudah beberapa kali diberitakan bahwa bantuan sudah difungsikan sebagai hunian pribadi oleh oknum ketua Poktan,“ Tuturnya.
Selain itu kata Frangky, persoalan 10 ekor sapi yang sudah tidak di kandangkan lagi perlu untuk ditelusuri.
“ Saya menduga kuat bahwa ada penyimpangan didalamya,“ Ketusnya
Lebih lanjut Frangky mengatakan, harusnya 10 ekor sapi itu dikandangkan karena bantuan tersebut untuk pengolahan pupuk kompos yang bisa membantu para petani.
Berita Terkait :
“ Itu 10 ekor sapi itu harusnya dikandangkan, karena kotornya diolah jadi pupuk kompos. Nah parahnya sapi ini sudah tidak ada dikandang. Ini perlu untuk ditelusuri. Jangan sampai ada dugaan penggelapan sapi,“ Tegasnya
RF/Neff
