spot_img
4.6 C
New York
Minggu, Agustus 14, 2022
BerandaDaerahKota GorontaloProgres Fisik Jauh Dibawah Target, LSM Merdeka Minta APH Publikasikan Temuan Pada...

Progres Fisik Jauh Dibawah Target, LSM Merdeka Minta APH Publikasikan Temuan Pada Proyek Jalan Nani Wartabone Dan Kalimadu

Rekamfakta.com, Kota Gorontalo – Pinjaman Dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional ) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada melemahnya perekonomian mereka karena ruang gerak mereka dalam mencari nafkah serba dibatasi.

Pinjaman dana PEN ini antara lain bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pekerja kasar atau buruh bangunan untuk ikut dilibatkan pada program PEN yang sebagian besar anggarannya di fokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan

Namun bagaimana jadinya jika perjuangan seorang Walikota Gorontalo Marten Taha  yang memuluskan pinjaman tersebut tetapi tidak dibarengi dengan kerja profesional oleh pemenang tender atau pelaksana proyek.

Salah satu contoh adalah pada proyek pekerjaan Jalan Nani Wartabone dan Kalimadu yang sampai hari ini progres fisiknya masih sangat jauh dibawah target.

IMG 20220217 WA0009

Ketua LSM Merdeka Imran Nento saat diwawancarai di kediaman pribadinya oleh awak media rekamfakta.com menjelaskan bahwa proyek jalan Nani Wartabone yang menelan anggaran hampir 24 Milyar dan proyek Kalimadu yang menelan anggaran 5,2 Milyar sangat diragukan akan selesai tepat waktu, bahkan terancam putus kontrak jika progres fisiknya baru 2% sampai dengan hari ini bulan Februari 2022.

“Kemarin Tim dari Kejaksaan Tinggi dan Polda Gorontalo turun monitoring, diantaranya termasuk 2 proyek tersebut dan mendapatkan beberapa temuan yang wajib di tindaklanjuti, seperti pelaksanaan galian, ketersediaan alat yang kurang memadai, dan pekerjaan mereka sangat lambat, sementara uang muka sudah cair 15%, harusnya pekerjaan ini sudah diatas 20%, artinya pekerjaan ini sudah deviasi waktu, dan harusnya pihak Dinas PUPR Kota Gorontalo mengeluarkan SCM atau Surat Peringatan (SP 1 dan SP2), namun sampai hari belum ada, jadi saya menduga ada Kongkalikong antara pihak pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan, dan ini akan saya kawal,” ujar Imran Nento.

Ketua LSM Merdeka ini bahkan meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membuka ke publik beberapa temuan tersebut yang diduga bermasalah.

“Jadi terkait dana PEN ini, saya berharap kepada Tim Pendamping, baik itu Kejaksaan, Kepolisian dan LSM serta pihak yang berkompeten, saya harap apa yang menjadi temuan pada monitoring 2 hari kemarin untuk dapat di publish atau dibuka ke publik, dan menjadi warning kepada pelaksana (kontraktor) atapun pihak Dinas PUPR Kota Gorontalo sebagai pemilik pekerjaan dan kedepan agar lebih berhati-hati,” tegas Imran.

“Jangan sampai kemudian persoalan ini tidak di ungkap atau tidak di mediakan, kemudian ini menjadi dugaan ada kongkalikong antara pihak yang terlibat di dalam Tim Pendamping PEN, termasuk saya disitu, Jadi saya tidak mau, kalau memang ada temuan, maka harus di ekspose, temuannya seperti apa, misalnya tidak ada volume atau progres dibawah,” tambahnya lagi.

IMG 20220217 WA0010

Selain itu, Imran Nento juga mendapatkan informasi bahwa honor jasa Konsultan di Proyek jalan Nani Wartabone itu sudah dibayarkan oleh pihak Dinas PUPR Kota Gorontalo kepada Konsultan Pengawas (Supervisi), namun belum direalisasikan oleh pihak Pelaksana (Kontraktor), dan hal ini pastinya akan berdampak pada pekerjaan.

“Untuk tenaga Tim Leader itu per orang seharusnya mendapatkan 1 juta rupiah per bulan, sementara yang mereka terima sampai sekarang cuma 500 per 3 bulan, terhitung dari bulan Desember sampai bulan ini Februari, kalau kita merujuk pada standar UMP, hal ini sudah tidak rasional atau tidak masuk akal, karena melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk anak saya seharian 8 jam di lokasi panas-panasan,” ungkap Imran.

Ketua LSM Merdeka ini juga menyoroti terkait tidak adanya perhatian kontraktor pada perlengkapan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3), dimana sesuai pantauannya di lapangan, dimana sesuai pantauannya di lapangan, hampir semua pekerja pada proyek jalan Nani Wartabone tidak menggunakan Sepatu Boat, Rompi dan Helm khusus yang dipakai di lokasi proyek untuk keselamatan.

“Kontraktor wajib menyediakan K3 kepada pekerjanya, dan itu sangat penting dan tidak boleh di abaikan oleh Kontraktor, karena K3 ini ada plafon Anggarannya tersendiri di dalam Kontrak, hal ini saya akan saya minta pertanggung jawaban dari perusahaan, harus di audit, anggaran K3 ini dikemanakan,” beber Imran.

Sementara pada proyek Kalimadu, Imran Nento menegaskan bahwa progres fisiknya baru 5% dan banyak juga temuan, serta spec paving yang digunakan diduga tidak sesuai RAB.

“Saya harap hal ini tidak menjadi hambatan dan menjadi permasalahan di kemudian hari, saya juga berharap proyek ini bisa tepat waktu, tepat sasaran dan tepat asas manfaat,” tutup Imran Nento.

Ditempat berbeda, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo Otto Sompotan, SH., MH saat dihubungi melalui pesan WhatsApp menjawab dengan singkat, menunggu hasil dari ahli.

“Ada rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, kami menunggu laporan dari ahli tehnik, biar saya tidak keliru, nanti saya kabarkan lagi yaa,” tandasnya.

(0N4L/RF)

Baca Juga

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Pasang Iklan Disini

OTHER STORIES

KOMENTAR TERBARU

error: Content is protected !!